SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NO. 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DI RUANG SMS BERJAYA 24/11/2020

Humas dan Protokol: Kolaka- Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. H. Muh. Bakri, SH., MH membuka secara resmi acara Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka No. 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kolaka, di Aula SMS Berjaya, Selasa (24/11/2020).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kolaka yang diwakili oleh Drs. H. Jamaluddin Sise selaku Sekertaris,Camat Kolaka yang mewakili, Camat Wundulako, Camat Latambaga, para Lurah, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, serta para hadirin lainnya.

Drs. H. Muh. Bakri, SH., MH dalam sambutannya yang mewakili bupati kolaka menyampaikan, pembangunan gender merupakan isu utama dalam hal pembangunan khususnya pembangunan sumber daya manusia. Sudah banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan proses perempuan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender. Namun data menunjukkan masih ada kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses. Hal inilah yang perlu dievaluasi, dimana kesenjangannnya dari segi apa, Ini yang harus dievaluasi dan kebutuhan Ini yang perlu dirembukkan bersama dengan stakeholder terkait.

Pengarusutamaan gender sebagai sebuah strategi yang telah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 yang diamanatkan kepada Menteri, para Kepala Lembaga Pemerintah, Gubernur, Bupati/Walikota untuk menginstruksikan pengarusutamaan gender pada setiap tahapan proses pembangunan, yang mana perkembangan paradigma pembangunan gender saat ini lebih menekankan pada strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

Peraturan daerah pengarusutamaan gender merupakan kebijakan pemerintah Kab. Kolaka yang harus menjadi pedoman bagi seluruh SKPD, kecamatan, dan pemerintah desa dalam menyusun perencanaan dan penganggaran daerah yang responsif gender. Demikian pula bagi organisasi yang dikembangkan oleh masyarakat dalam perencanaan dan proses pelaksanaannya diperhatikan kesenjangan dan kebutuhan masyarakat dengan melihat akses partisipasi kontrol dan manfaat bagi seluruh rakyat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *