RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KOLAKA 20/10/2020

Humas dan Protokol: Kolaka- Wakil Bupati Kolaka H.Muh. Jayadin, SE.,ME, Menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kolaka dalam rangka Persetujuan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kab. Kolaka tahun 2020 dan Penyerahan Rancangan Kebijakan Umum (KUA) APBD Kab. Kolaka tahun anggaran 2021, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kab. Kolaka tahun anggaran 2021, bertempat di AuLa Rapat Paripurna Sangia Nibandera, Selasa (20/10/2020).

Turut hadir pada rapat tersebut asisten l dan lll, Forkopimda Kapolres yang di wakili oleh Kapolsek Kota, Dandim 1412 di wakili oleh Danramil Kota, seluruh SKPD dan camat.

Strategi mekongga sejahtera bekerja dan berkarya dengan tiga pilar berkolaborasi pembangunan yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Penjelasan KUA sesuai dengan mekanisme yang mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah thn 2021 yakni pengembangan kualitas pembangunan dan sdm untuk meningkatkan pelayanan pablik, tema ini menggambarkan fokus dari rencana pembangunan thn 2021 pemerintah kab. kolaka menitik beratkan pada kualitas dan pemerataan pembangunan
dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan pelayanan pablik dan agenda
prioritas antara lain pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pelayanan dan pemerataan pendidikan dan kesehatan, penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan,
peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan pablik serta pemulihan dampak ekonomi paska pandemik covid 19.

Pokok – pokok kebijakan anggaran belanja daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara pendapatan daerah dan belanja daerah kab. kolaka thn 2021 asumsi pertama ENRP atas dasar harga berlaku kab.kolaka, kedua PDRP atas dasar harga konstan, ketiga laju inplasi kab. kolaka. Dengan kondisi pandemi saat ini tetap akan menjadi prioritas penanganan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah thn 2021 baik itu dalam pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan maupun dalam pencegahan dan penanganan kasus terkonfirmasi yang akan di muat dalam program kegiatan skpd yang berwenang secara teknis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *