RAPAT DAN SOSIALISASI GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ( GT-PPTPPO) DI AULA SASANA PRAJA PEMKAB KOLAKA 13/8/2020

Humas dan Protokol: Kolaka- Wakil Bupati Kolaka H. Muh. Jayadin, SE., ME membuka secara resmi acara sosialisasi dan rapat koordinasi gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (GT PP-TPPO) di Aula Sasana Praja Kantor Bupati Kolaka, Kamis (13/8/2020).

Turut hadir pada kegiatan ini Kadis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kab.Kolaka Hj. Andi Wahidah, S.Pd., MM, Kajari Kolaka yang mewakili, Kepala OPD Pemda Kolaka, Ketua TP PKK Kab. Kolaka yang mewakili, para anggota gugus tugas tindak pidana perdagangan orang Kab. Kolaka, narasumber kegiatan rapat koordinasi GT PP-TPPO, serta hadirin tamu undangan yang lainnya.

Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kolaka Hj. Andi Wahidah, S. Pd., MM menyampaikan, tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan yang bersifat sindikasi dengan akar penyebab masalah yang kompleks beragam dan terus berkembang. Guna mencegah tindak pidana perdagangan orang TTPO diperlukan upaya sinergis dari pihak terkait mulai dari lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dunia usaha dan lembaga pemerintah di pusat maupun di daerah.

Pada kesempatan ini Bupati Kolaka yang yang dalam hal ini diwakili oleh wakil Bupati Kolaka H. Muh. Jayadin, SE., ME menyampaikan, Apresiasi kepada Dinas PP dan PA yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Dengan adanya kegiatan ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan kepedulian kita dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Ada beberapa hal yang menjadi sumber penyebab dari perdagangan orang diantaranya adalah adanya diskriminasi gender praktik budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia pernikahan dini, kawin siri, kawin kontrak, putus sekolah, pengaruh globalisasi, keluarga yang tidak harmonis, daerah konflik atau yang terkena dampak bencana alam akan berpotensi menjadi korban TPPO.

Kasus perdagangan orang saat ini masih mengkhawatirkan dan pada umumnya korbannya adalah perempuan dan anak-anak, melihat dari bentuk TPPO yang tumbuh subur dengan modus-modus yang semakin beragam, oleh karena itu untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia perlu adanya sosialisasi yang berkesinambungan tentang bahaya TPPO, regulasi sistem hukum baik substansi, struktur dan budaya hukum, selain itu diperlukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan dan pendidikan moral harus terus-menerus disosialisasikan dan diinternalisasikan.

Pada saat ini bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah membentuk gugus tugas tindak pidana perdagangan orang TPPO di Kab. Kolaka tentunya besar harapan kami selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka agar para satgas nantinya bisa bekerja dengan sepenuh hati untuk melakukan upaya preventif, promotif, rehabilitatif pada berbagai bentuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Sumber: Humas protokol kolaka

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *