Category Archives: INFO KOLAKA

RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KOLAKA 20/10/2020

Humas dan Protokol: Kolaka- Wakil Bupati Kolaka H.Muh. Jayadin, SE.,ME, Menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kolaka dalam rangka Persetujuan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kab. Kolaka tahun 2020 dan Penyerahan Rancangan Kebijakan Umum (KUA) APBD Kab. Kolaka tahun anggaran 2021, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kab. Kolaka tahun anggaran 2021, bertempat di AuLa Rapat Paripurna Sangia Nibandera, Selasa (20/10/2020).

Turut hadir pada rapat tersebut asisten l dan lll, Forkopimda Kapolres yang di wakili oleh Kapolsek Kota, Dandim 1412 di wakili oleh Danramil Kota, seluruh SKPD dan camat.

Strategi mekongga sejahtera bekerja dan berkarya dengan tiga pilar berkolaborasi pembangunan yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Penjelasan KUA sesuai dengan mekanisme yang mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah thn 2021 yakni pengembangan kualitas pembangunan dan sdm untuk meningkatkan pelayanan pablik, tema ini menggambarkan fokus dari rencana pembangunan thn 2021 pemerintah kab. kolaka menitik beratkan pada kualitas dan pemerataan pembangunan
dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan pelayanan pablik dan agenda
prioritas antara lain pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pelayanan dan pemerataan pendidikan dan kesehatan, penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan,
peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan pablik serta pemulihan dampak ekonomi paska pandemik covid 19.

Pokok – pokok kebijakan anggaran belanja daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara pendapatan daerah dan belanja daerah kab. kolaka thn 2021 asumsi pertama ENRP atas dasar harga berlaku kab.kolaka, kedua PDRP atas dasar harga konstan, ketiga laju inplasi kab. kolaka. Dengan kondisi pandemi saat ini tetap akan menjadi prioritas penanganan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah thn 2021 baik itu dalam pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan maupun dalam pencegahan dan penanganan kasus terkonfirmasi yang akan di muat dalam program kegiatan skpd yang berwenang secara teknis.

RAPAT KOORDINASI SINERGITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN OMNIMUS LAW SECARA VIRTUAL (VIDCON) 16/10/2020

Humas dan Protokol: Kolaka- Rapat Koordinasi Sinergitas Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Omnimus Law secara virtual melalui video Conference
(VIDCOM) Tentang Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 di Aula Command Center Diskominfo Pemda Kolaka, Jumat (16/10/2020).

Kegiatan Vidcom rapat koordinasi ini di ikuti oleh Bupati Kolaka H. Ahmad Safei, SH., MH, Wakil Ketua II DPRD Syarifuddin Baso Rantegau, Forkopimda, Sekertaris Daerah, Staf Ahli serta Kepala OPD yang terkait. Adapun kegiatan Vidcom yang dilaksanakan secara virtual ini di buka secara langsung oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, SH yang mana pada acara ini akan di laksanakan diskusi tentang UU cipta kerja.

Pelaksanaan rapat koordinasi ini menindak lanjuti pelaksanaan rapat bersama dengan Presiden Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu yang mana meminta kepada Bupati/Walikota untuk membentuk tim terpadu yang akan dilanjutkan ke kecamatan dan kelurahan agar bisa disosialisasikan serta memahami undang-undang cipta kerja hingga masyarakat tidak terprovokasi dengan berita yang belum tentu kebenarannya.

Dalam sambutannya Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, SH menyampaikan, dengan adanya undang-undang cipta kerja diharapkan dapat membawakan manfaat untuk mendorong terciptanya lapangan kerja, memudahkan dan melindungi hak-hak bagi pekerja serta swasta dan serta mendukung pemberantasan korupsi.

Melalui vidcom ini dan sosialisasi yang di sampaikan oleh jajaran pemerintah kepada masyarakat tentang undang-undang cipta kerja diharapkan pada nantinya dapat meredam isu dan bila ada hal-hal yang di anggap merugikan kepada masyarakat untuk dikomunikasikan dengan baik dan duduk bersama untuk mendapatkan solusinya dan tidak dengan jalan yang anarkis yang dapat bertentangan dengan hukum.