ACARA SIDANG PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM (PPL) KAB.KOLAKA DALAM KEGIATAN SERTIFIKASI RETRIBUSI TANAH TAHUN ANGGARAN 2020 DIKANTOR PERTANAHAN KAB. KOLAKA, 10/9/2020

Humas dan protokol: Kolaka- Bupati Kolaka H. Ahmad Safei, SH., MH Membuka Secara Resmi Acara Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Kabupaten Kolaka Dalam Kegiatan Sertipikasi Redistribusi Tanah Tahun Anggaran 2020 bertempat di Aula Kantor Pertanahan Kab. Kolaka, Kamis (10/9/2020).

Kegiatan acara tersebut turut dihadiri oleh Kapolres Kolaka, Anggota panitia pertimbangan Landreform Kab. Kolaka, Pejabat Pengawas di Kantor Pertanahan Kab. Kolaka, Kepala Subseksi Landreform & Konsolidasi Tanah Kantor Pertanahan Kab. Kolaka.

Dalam laporan wakil ketua PPL Kab. Kolaka ibu Kusniyati, S.SiT., M.MPUB menyampaikan, tujuan dari pelaksanaan ini yaitu untuk memastikan mengenai letak, status, luas, penggunaan, penguasaan, kesesuaian rencana tata ruang dan kondisi tanah “clean and clear”, serta juga membahas objek dan subjek yang akan diusulkan untuk ditetapkan menjadi objek dan subjek redistribusi serta mampu memberikan pertimbangan dan rekomendasi dalam penetapan objek dan subjek redistribusi.

Dalam Sambutannya Bupati Kolaka H. Ahmad Safei, SH., MH mengatakan, kegiatan redistribusi tanah di Kab. Kolaka pada tahun anggaran 2020 dengan target sebanyak 2.000 (Dua Ribu) bidang yang terdiri dari 9 (sembilan) desa dan 4 (empat) kecamatan. Adapun target perdesa terdiri dari yaitu : Desa Mataosu sebanyak 150 bidang, Desa Lamoiko sebanyak 150 bidang, Desa Rano sangia sebanyak 300 bidang, Desa Watalara sebanyak 250 bidang, Desa Langgosipi sebanyak 335 bidang, Desa Puubenua sebanyak 115 bidang, Desa Petudua sebanyak 300 bidang dan Desa Popalia sebanyak 100 bidang. Berdasarkan dari9 (Sembilan) Desa Lokasi redistribusi tanah di Kab. Kolaka dengan luas yang dimiliki pemohon minimal 191 M² HA dan maksimal 2 HA.

Bupati Kolaka juga menyampaikan, dengan adanya kegiatan redistribusi tanah di Kab. Kolaka ini , diharapkan kepada semua masyarakat yang ada di Kab. Kolaka harus mendaftarkan lokasi tanahnya sehingga masyarakat mendapatkan atau memiliki sertipikat tanah baik tanah pekarangan (tempat tinggal) ataupun tanah pertanian, sehingga bertujuan untuk mengurangi sengketa dan konflik agraria. Adapun tujuan redistribusi tanah yaitu untuk meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya penggarap dengan mengusahakannya secara aktif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *